Jakarta, IMN.co.id – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto disebut-sebut akan merombak susunan Kabinet Merah Putih. Beberapa menteri akan terkena reshuffle pada bulan kemerdekaan, Agustus 2025.
Kabar reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih kembali menguat –setelah sempat meredup– terkait kinerja tak maksimal beberapa sosok menteri yang juga dinilai oleh publik sebagai “titipan” Presiden Republik Indonesia (RI) Ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.
Salah satu figur pembantu Presiden RI Prabowo Subianto yang disebut-sebut segera didepak adalah Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
Di atas kertas, Budi Arie memang wajar di-reshuffle. Dasarnya antara lain karena namanya disebut dalam dakwaan kasus pengamanan situs judi online atau daring oleh pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Ketika itu Budi Arie menjabat Menteri Kominfo.
BACA JUGA: Membaca Abolisi Tom Lembong
Catatan INDEPENDENMEDIA.ID (member of IMN Group), sebagaimana diberitakan berbagai media massa pers, jaksa menyebutkan Budi Arie mengetahui praktik “pengamanan” sekitar 20.192 situs judi online, dengan nilai imbalan total sekitar Rp 171,11 miliar sepanjang Mei hingga Oktober 2024.
Dalam alokasi pembagian, ia diduga mendapatkan 50 persen atas fee pengamanan situs tersebut
Walaupun disebut jelas dalam dakwaan, aparat hukum belum berani menyeret nama Budi Arie dalam salah satu kasus tindak pidana musuh utama negara ini –walau Bareskrim Polri telah memeriksanya sebagai saksi pada 19 Desember 2024.
Pada akhir Mei 2025, Budi Arie menuding jajaran elite PDI‑P sebagai pihak yang menyangkutkan dirinya terlibat kasus judi online dimaksud.
Atas tudingan itu, PDIP melaporkan Budi Arie ke Bareskrim Polri telah melempar fitnah dan mencemarkan nama baik PDIP.
Seknas Indonesia Maju, relawan pendukung Prabowo, membela Budi Arie dengan menyatakan keyakinannya bahwa Budi Arie sama sekali tak terlibat judi daring.
BACA JUGA: Kota Depok Miniatur Indonesia, Tantangan Berat Tim PPWK Perkuat Wawasan Kebangsaan
SIAPA HALIDA HATTA?
Informasi yang dihimpun INDEPENDENMEDIA.ID, Sabtu (2/8/2025), nama Dra. Halida Nuriah Hatta, M.A., anak bungsu Proklamator Kemerdekaan RI dan Wakil Presiden Indonesia pertama Mohammad Hatta, masuk dalam daftar calon pengganti Budi Arie.
“Bu Halida memiliki kapabilitas mengurus Kementerian Kooperasi,” ujar sumber yang mengetahui pertemuan pembahasan nama calon anggota baru Kabinet Merah Putih, baru-baru ini.
Siapa Halida dimaksud?
Perjalanan karier Halida dimulai sebagai asisten dosen Studi Ilmu Politik pimpinan Prof. Miriam Budiardjo di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI).
Selanjutnya berkiprah sebagai profesional di PT Caltex Pacific Indonesia (1984-1986; 1991-1995) sebagai analis sosial-politik dan sosial-ekonomi di bawah Government and Public Relations Departement atau Government Affairs.
Pada 2002, beberapa tahun setelah bermukim di New York (1995-1997) dan Kolombia (1998-2000), Halida bekerja paruh waktu dan kemudian bekerja penuh di PT Televisi Transformasi Indonesia hingga awal 2012; yaitu bermula sebagai consultant bidang corporate communication and kemudian sebagai Unit Head of Corporate Secretary.
Kembali kepada dunia industri hulu migas sejak Februari 2012, Halida kini menempati posisi sebagai staf ahli di departemen Communication & Relations INPEX Corporation, perusahaan global eksplorasi & produksi migas, yang berkantor di Jakarta.
BACA JUGA: 24 Tahun Wafat Pejuang Hukum Baharuddin Lopa: Bara Api Keadilan!
Di kancah politik, pada 2008 Halida menjadi kader Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra.
Halida menjabat sebagai wakil ketua umum III bidang kesejahteraan hingga 2012. Karena pilihan bekerja di industri hulu migas, ia mengundurkan diri dari aktivitas politik dan keluar dari Gerindra pada 2012.
“Karena meninggalkan Gerindra, lingkaran Prabowo agak terluka sebenarnya. Namun sekarang suasananya telah kembali nyaman,” tutur sumber INDEPENDENMEDIA.ID, yang menguatkan bakal masuknya Halida ke kabinet Prabowo.
Sebagai anak Mohammad Hatta yang merupakan Bapak Gerakan Koperasi Indonesia, Halida diyakini mampu kembali menguatkan posisi koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa. []
